Laporan KPK
Versi Bahasa
Versi Bahasa English Version
Lampiran Data keuangan tahun berjalan KPK merupakan laba bersih yang telah dipotong pajak
Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Perubahan juga pasti terjadi. Siapa yang takut dan enggan untuk berubah, maka ia akan tertinggal di belakang. Perubahan tidak serta merta menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan harapan, namun juga tidak selalu membuat keadaan menjadi lebih buruk. Satu yang jelas, perubahan ada untuk membuat kita menjadi lebih tangguh, keluar dari zona nyaman, dan beradaptasi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan guna menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Versi BahasaTepat pada tanggal 29 Desember 2020, KPK telah memasuki usianya yang ke 17 tahun. Sebuah usia yang berarti bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan usianya yang tidak muda lagi, KPK telah memberikan kontribusi banyak melalui berbagai proses kerja yang dilakukan setiap unit yang ada. Berbagai hasil kerja yang diberikan KPK pada tahun 2019 dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) KPK tahun 2020 ini. KPK menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungawaban organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban. LAK ini memberikan gambaran pertanggungawaban upaya KPK dalam memenuhi setiap target kerja dan sumber daya yang telah digunakan. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Versi BahasaSepanjang tahun 2019, KPK secara aktif melakukan pelayanan informasi mengenai kinerja lembaga, upaya pencegahan diberbagai sektor maupun perkembangan penanganan perkara. Salah satu pengembangan pelayanan informasi publik KPK, di tahun ini kami mulai membuka layanan contact center 198 KPK. Kehadiran contact center 198 melayani kebutuhan informasi terkait layanan LHKPN, Gratifikasi, Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat. Hingga akhir Desember 2019, tercatat 24,999 telepon mengakses layanan call center 198. Biro Humas KPK merangkap PPID juga telah melakukan beberapa pekerjaan strategis demi mendukung keterbukaan informasi publik KPK, seperti: konsinyering Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi, Uji Konsekuensi, dan Penetapan Surat Keputusan (SK) Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan, pengembangan website PIP, serta mengikuti kegiatan pemeringkatan Informasi publik.
Versi BahasaSebagai sebuah lembaga yang fokus pada isu pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senantiasa membutuhkan dukungan dari berbagai elemen dalam melakukan tugasnya. Kami meyakini bahwa dukungan tersebut datang seiring dengan tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Salah satu upaya yang terus kami lakukan untuk menjaga kepercayaan tersebut adalah dengan membuka akses informasi kelembagaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPK memiliki peranan yang penting dalam menjembatani kebutuhan informasi dari publik terkait kinerja KPK.
Versi Bahasa